Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Penyelenggaraan Youth Integrity Bootcamp 2024 Para Peserta Mendapat Pelatihan Intensif Mengenai Gerakan Sosial dan Anti Korupsi

JAKARTA - Kepala LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yakni Hendrar Prihadi, mengajak dalam hal ini generasi muda berperan dalam mengawal pengadaan barang/jasa agar dapat Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) bisa terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dikatakannya, "Generasi muda harus jadi garda terdepan, mari kita kawal masyarakat Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMMK), agar mereka dapat terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga nantinya bisa naik kelas," ucap Ketua LKPP, Hendrar Prihadi di Jakarta.

Upaya LKPP untuk memperkuat peran generasi muda dalam pencegahan korupsi serta mengawal pengadaan barang/jasa, LKKP jalin kerjasama dengan kemitraan dan juga Transparency International Indonesian (TII) dalam menyelenggarakan Youth Integrity Bootcamp 2024.

Perlu diketahui, bahwa kegiatan yang digelar pada tanggal 9-11 Juni tersebut. Bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para kaum generasi muda untuk memantau transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepala LKPP ini mengatakan, "Karena generasi muda penting untuk selalu berada di pihak yang benar dan membantu memperbaiki kondisi di negeri ini," kata Hendrar Prihadi, Kepala LKPP RI ini.

Selain itu, penyelenggaraan Youth Integrity Bootcamp 2024 ini melibatkan sebanyak 28 aktivis muda dari berbagai wilayah daerah provinsi, diantaranya itu, Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan juga Kalimantan Timur.

Kemudian, para peserta tersebut mendapat pelatihan intensif mengenai isu anti korupsi, gerakan sosial, maupun pengadaan barang/jasa. Penyelenggaraan Bootcamp pada tahun 2024 ini memasuki tahun keempat, dengan cakupan wilayah yang semakin bertambah secara signifikan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi pun berharap, melalui forum kegiatan ini dapat terjadi untuk saling transfer pengetahuan yang efektif tentunya.

"Pastinya jika dari masing-masing daerah memiliki sesuatu yang lebih baik yang selama ini sudah diterapkan, bisa juga berbagi informasi atau sharing ke teman-teman lainnya, yang pada nantinya bisa dibawa ke daerahnya masing-masing untuk diterapkan, tentunya pasti akan ada percepatan dan perbaikan," kata Ketua LKPP, Hendrar Prihadi.

Lanjutnya, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi juga turut memaparkan data dari Indonesia Corruption Watch bahwa, kerugian negara dari tahun 2013-2022 yang diakibatkan dari korupsi itu sebesar Rp. 209,3 triliun. Menurut data pada Badan Pusat Statistik, apabila Rp. 400 triliun tersebut digunakan dengan tepat dan benar dalam proses pengadaan barang/jasa. Seperti untuk membeli produk dalam negeri, maka akan ada dua juta tenaga kerja yang terlibat, selain itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 1,5%-1,8%.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi pun menambahkan, sebagaimana disampaikan. Untuk melakukan pencegahan praktik korupsi, dalam hal ini LKPP telah merilis katalog elektronik versi 6. Kepala LKPP pun berharap, dengan adanya katalog elektronik versi 6 ini, nantinya diharapkan agar proses transaksi lebih cepat dan juga produk yang ditampilkan memiliki informasi yang lengkap terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri dan UMKK, serta pembekuan produk impor jika sudah memiliki Produk Dalam Negeri sebagai substitusi.

"Adapun fitur lainnya yang dikembangkan yaitu e-audit, untuk memastikan proses pada transaksi bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme," demikian hal tersebut disampaikan Ketua LKPP, Hendrar Prihadi. (Red)